Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan hingga saat ini lembaganya belum juga mendapat kepastian jadwal kunjungan ke Papua dari Pemerintah RI. Padahal pada Januari tahun ini Jakarta telah menjanjikan akan mengizinkan badan urusan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-bangsa itu mengunjungi Papua.
Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa menyinggung kembali rencana kunjungan yang belum terelisasi itu, ditengah peningkatan kekerasan di kedua wilayah Papua belakangan ini. Dalam sebuah komentarnya setelah pidato publik di Jenewa belum lama ini, Bachelet menyatakan upaya penjadwalan kunjungan itu belum juga ada kemajuan.
“Kami terus bekerja untuk memastikan kunjungan ini dengan pejabat setempat, namun sejauh ini belum ada kemajuan. Tetapi kami tentu akan terus akan memastikan sesuai janji mereka (pemerintah Indonesia) kepada para pejabat komisoner sebelum saya untuk mengunjungi West Papua. Walau belum membuahkan hasil, tapi saya tetap berharap dari berbagai upaya ini, apalagi pemerintah RI bilang pada saya mereka juga berharap,” ujarnya seperti dikutip RNZI (5/9/2019).
Michelle Bachelet (4/9) juga mengatakan ia khawatir dengan peningkatan kekerasan dan blokade internet di Papua. “Seharusnya tidak ada tempat bagi kekerasan sedemikian di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong para pejabat pemerintah menggelar dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat termasuk mengembalikan akses internet dan menghentikan penggunaan kekuatan berlebih,” ujarnya.
Akhir Agustus lalu, Kementerian Luar Negeri menyatakan belum membicarakan waktu kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) ke Papua.”Belum ada kabar. Belum ada pembicaraan,” kata pelaksana tugas juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada CNNIndonesia.com Rabu (28/8).(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
