Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pengumuman hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Formasi 2018 Kabupaten Keerom pada Kamis (1/10/2020) menimbulkan amuk massa yang membakar fasiltas kantor Pemerintah Kabupaten Keerom di Arso, ibu kota Kabupaten Keerom. Amuk massa terjadi karena sekitar 100 orang memprotes hasil seleksi yang dianggap tidak memenuhi kebijakan afirmasi untuk memberikan 80 persen lowongan kepada orang asli Papua.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Keerom, Lambert Fonataba menjelaskan protes terjadi karena massa menuntut lowongan tenaga tenaga teknis harus diisi dengan memberikan 80 persen lowongan untuk orang asli Papua. Fonataba menyatakan hal itu sulit dilakukan karena jumlah orang asli Papua yang melamar lowongan tenaga kesehatan dan pendidikan sangat sedikit.
“Intinya mereka menghendaki kuota 385 pegawai harus memenuhi ketentuan 80 : 20, sesuai dengan surat dari Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas,” kata Lambert melalui sambungan telepon dari Jayapura, Jumat (2/10/2020).
Baca juga: 400 polisi masih berjaga di Jalan Trans Arso Kota
Fonataba menyatakan pihaknya sudah mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun tidak mendapatkan persetujuan untuk mengubah hasil seleksi agar memenuhi kebijakan afirmasi dalam penerimaan CPNS. Akan tetapi, usulan itu tidak disetujui.
“Jadi hasil CPNS yang diumumkan [Kamis] itu murni dari Panselnas. [Hasil seleksi] diumumkan beserta nilai, kami tidak ada kepentingan di situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebenarnya hasil tes CPNS Keerom 2018 sudah ada sejak 3 September 2020. Akan tetapi, hasil seleksi itu baru diumumkan 30 September, setelah Pemerintah Kabupaten Keerom menempuh berbagai upaya untuk mengakomodir tuntutan para pencari kerja.
Sebelumnya, pada Kamis (1/10/2020) seratusan massa melakukan aksi protes dengan merusak dan membakar fasilitas pemerintahan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Keerom di Arso. Massa membakar aula Kantor Badan Perbatasan yang selama ini digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan membakar gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Keerom.
“Kami pelan-pelan akan memberi penjelasan kepada mereka. Semua tenang dulu, baru nanti kita selesaikan. Kalau dalam posisi emosi susah menyelesaikan masalah,” ujar Pjs Bupati Keerom Ridwan Rumasukun. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
