Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Mantan Ketua Lembaga Pusat Kajian Isu Strategis LPKIS Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau LPKIS PMKRI Thomas CH Syufi menilai ide pemekaran Provinsi Papua didasarkan analisis intelijen yang keliru. Syufi menyebut pemekaran Provinsi Papua merupakan cara keliru untuk membangun Papua.
Hal itu dinyatakan Thomas CH Syufi melaui siaran pers yang diterima Jubi, Sabtu, (2/11/2019). Pernyataan itu diberikan Syufi sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di sejumlah media yang menyebut ide pemekaran Provinsi Papua didasarkan analisis intelijen.
“Mendagri Tito Karnavian menyebut ide pemekaran ini berdasarkan analisis intelijen. Saya pikir ini sebuah logika bernegara yang salah,” kata Syufi.
Syufi mengatakan, boleh saja lembaga intelijen negara seperti Badan Intelijen Negera menyajikan informasi maupun analisis intelijen mereka. Akan tetapi, proses pemekaran harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
“Presiden Jokowi salah alamat dalam memilih pendekatan pembangunan Papua, terutama jika melakukan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. Bila pemekaran ini dipaksakan atas analisis intelijen, berarti ada sebuah agenda terselubung untuk menghancurkan tanah Papua,” kata Syufi.
Syufi mengkritik berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat terus mengabaikan konflik di Papua. Syufi menyebut pemekaran Provinsi Papua, berikut Otonomi Khusus Papua yang telah diberlakukan sejak 2001, sebagai hasil kolaborasi antara kepentingan politik pemerintah pusat dan para elit politik serta elit birokrat di Papua.
“Jakarta sepertinya tidak memiliki naluri dan perasaan kemanusiaan untuk menuntaskan konflik Papua. Semua kebijakan politik Jakarta tak pernah membawa ketenangan dan kesejukan bagi warga Papua. Yang membuat saya heran, Presiden Jokowi menyatakan ide pemekaran itu bukan dari pemerintah pusat. [Ide pemekaran itu disebut] aspirasi dari bawah, yaitu [dari] 61 orang yang bertemu Presiden di Istana Negara,” kata Syufi.
Syufi mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik maupun pelanggaran hak asasi manusia Papua dengan dialog. “Dialog menjadi solusi pamungkas untuk mengakhiri konflik kronis di Tanah Papua. Jokowi segera gelar dialog dengan rakyat Papua melalui United Liberation Movement for West Papua dan Komite Naisonal Papua Barat,” ujarnya.
Secara terpisah Ketua Pemuda Baptis Papua sepi Angginak Wanimbo menyatakan, perspektif para pengambil kebijakan di Jakarta menjadi salah satu faktor yang membuat masalah pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak terselesaikan. Alih-alih menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah pusat justru ingin memekarkan Provinsi Papua.
“Negara selalu melakukan pendekatan Jakarta untuk melihat Papua, sehingga aspirasi orang Papua tidak pernah didengarkan oleh Jakarta. Kali ini kami meminta kepada Jakarta untuk mendengar apa aspirasi yang diminta oleh rakyat Papua,” katanya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
