Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Papua Semarang atau Hipmapas, Deserius Dogomo mengatakan ada segelintir orang Papua di Semarang yang mengatasnamakan mahasiswa Papua untuk mencari keuntungan pribadi. Segelintir orang Papua itu mengatasnamakan mahasiswa Papua untuk membuat berbagai kegiatan bersama aparat keamanan atau pemerintah daerah setempat.
“Berdasarkan pantauan kami, ada beberapa orang Papua yang mengaku sebagai tokoh asal Papua di Jawa Tengah, khususnya di Semarang. Mereka tinggal di Semarang, menyebut dirinya sebagai tokoh dan orang tua [mahasiswa] Papua di Semarang, lalu berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Jawa Tengah,” kata Dogomo saat dihubungi melalui layanan pesan Whatsapp pada Selasa (6/7/2021).
Dogomo mengatakan orang Papua yang sering muncul di media dan disebut sebagai tokoh Papua itu tidak mewakili para pelajar dan mahasiswa Papua yang berada di Semarang dan Jawa Tengah. Ia juga menegaskan orang itu bukanlah orang yang dituakan atau sesepuh bagi para pelajar dan mahasiswa asal Papua di Semarang dan Jawa Tengah.
Baca juga: Indonesia harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua
“Apapun bentuk kegiatan yang mereka lakukan, sering mengatasnamakan pelajar dan mahasiswa Papua di Jawa, tanpa ada pemberitahuan [kepada] organisasi pelajar dan mahasiswa Papua yang ada di Jawa Tengah. Kalau mengatasnamakan pribadi, itu urusan pribadi [dia]. Akan tetapi, jangan membawa-bawa nama mahasiswa Papua dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Dogomo menjelaskan Hipmapas memiliki aturan organisasi yang jelas. Kegiatan apapun yang akan dilakukan instansi/lembaga lain dan melibatkan pelajar atau mahasiswa asal Papua seharusnya meminta persetujuan pengurus Hipmapas.
“Tapi, [mereka] itu tidak, mereka itu mengatasnamakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi mereka, dan mereka juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan kami. Kami tidak pernah mengangkat mereka sebagai pembina atau apapun,” tegasnya.
Dogomo mencontohkan kegiatakan sekelompok orang bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk meluncurkan program pola anak dan orang tua asuh pelajar dan mahasiswa asli Papua. Menurutnya, acara yang berlangsung pada 6 April 2021 itu mengatasnamakan kepentingan mahasiswa asli Papua, namun tidak pernah dikoordinasikan dengan organisasi pelajar atau mahasiswa Papua di Jawa Tengah.
Baca juga: Aksi peringatan Biak Berdarah di Surabaya dijaga ketat oleh polisi
“Kemudian ada diskusi tatap muka kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Papua dengan tema ‘Peran Tokoh Papua Semarang dalam Mendukung Study para Pelajar dan Mahasiwa orang asli Papua di Jawa Tengah’. Acara itu berlangsung 1 Juli 2021 di Semarang. Oknum tersebut biasanya mengaku dirinya sebagai tokoh orang asli Papua di kota Semarang, dan pada umumnya Jawa Tengah. Mulai hari ini, kami minta stop [mengatasnamakan pelajar dan mahasiswa asal Papua],” kata Dogomo.
Sekertaris I Hipmapas, Yeli Yikwa juga meminta intel dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk berhenti mendatangi asrama atau indekos para pelajar dan mahasiswa Papua di Jawa Tengah. Yikwa menyatakan kedatangan intel ke asrama atau indekos itu membuat para pelajar dan mahasiswa Papua terintimidasi. “Kapolda Jawa Tengah jangan mengintimidasi pelajar dan mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jawa Tengah,” kata Yikwa.
Yikwa mengatakan, pelajar dan mahasiswa asal Papua di Jawa Tengah tidak ingin dilibatkan dalam berbagai kegiatan instansi pemerintah yang mengatasnamakan pelajar atau mahasiswa Papua. “Sebab, kami ada di bawah naungan organisasi. Sehingga tidak usah melibatkan [pelajar dan mahasiswa Papua] dalam kegiatan mereka,” kata Yikwa. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
