TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Ekspektasi tinggi penuntasan perkara korupsi di Papua Barat

Papua
Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat – Jubi/Hans A Kapisa.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Kinerja aparat penegak hukum mesti dibenahi. Mereka digaji oleh negara untuk mengabdi kepada kepentingan publik.

KEJAKSAAN Tinggi Papua Barat menelisik pengelolaan ratusan miliar dana hibah oleh pemerintah provinsi setempat dalam beberapa tahun terakhir. Pengusutan atas desakan publik dan sejumlah pegiat antikorupsi tersebut belum juga tampak hasilnya.

Kritik keras pun dilontarkan sejumlah kalangan. Mereka meminta kejaksaan serius menuntaskan pengusutan pelbagai perkara korupsi di Papua Barat.

“Nilai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Papua Barat cukup fantastis, tetapi (pemanfaatannya) belum sebanding dengan kondisi di lapangan. Aparat penegak hukum seakan tidak bertaring untuk mengungkap berbagai kejanggalan (pengelolaan dana) pembangunan yang beraroma korupsi,” kata Ricky Asmuruf, warga Manokwari,  Selasa , 19 Januari 2021.

Dia mengatakan banyak perkara dugaan korupsi diproses hukum di kepolisian maupun kejaksaan, tetapi tidak kunjung sampai di pengadilan. Karena itu, kinerja aparat penegak hukum mesti dibenahi. Mereka digaji oleh negara untuk menegakkan hukum dan mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Desakan terhadap penuntasan perkara dugaan korupsi pada dana hibah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat juga dilontarkan Yan Christian Warinussy. Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari tersebut menyoroti kasus dana hibah senilai Rp598 miliar untuk organisasi keagamaan dan mahasiswa.

“Pengaju hibah berasal dari sejumlah daerah bahkan ada yang dari Jayapura. Sebanyak 30% dari sekitar 2.000 proposal bantuan merupakan pengajuan fiktif,” kata Warinussy.

Ada sejumlah pihak yang dianggapnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana hibah tersebut. Mereka ialah pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara proyek. Warinussy berharap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat segera menuntaskan penyidikan dan menetapkan tersangka.

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat telah memeriksa sejumlah saksi atas perkara dugaan korupsi dana hibah untuk organisasi keagamaan dan mahasiswa. Kasus tersebut termasuk empat perkara dugaan korupsi yang telah memasuki tahap penyidikan di kejaksaan. Tiga lainnya ialah dugaan korupsi pada Perum Bulog Manokwari, proyek sanitasi di Raja Ampat, dan pembangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat.

“Kami masih menunggu hasil audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk perkara perkara (dugaan korupsi) di Perum Bulog. Untuk perkara septic tank di Raja Ampat, menunggu petunjuk penyitaan (barang bukti),” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Barat Syafiruddin.

Dia melanjutkan tim penyidik masih berkoordinasi dengan pihak inspektorat Pemprov Papua Barat untuk mendalami perkara dana hibah. Perkara pembangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat juga masih terus dikembangkan untuk mengungkap calon tersangka lain.

Aduan ombudsman

Ketidakpuasan masyarakat atas layanan dan kinerja para penegak hukum di Papua Barat juga berbuah pengaduan ke Ombudsman. Tercatat masing-masing sembilan dan tiga pengaduan terhadap kepolisian dan kejaksaan selama tahun lalu.

“Kami menerima sebanyak 101 laporan (pengaduan masyarakat) selama 2020. (Pengaduan) terdiri atas 64 laporan reguler dan 37 laporan khusus (dalam penangulangan pandemi) Covid-19,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua Barat Musa Y Sombuk, saat penyampaian laporan akhir tahun, bulan lalu.

Laporan yang terverifikasi itu juga meliputi 73 pengaduan terhadap pemerintah daerah, enam laporan terhadap badan usaha milik negara dan daerah. Selain itu, empat pengaduan terhadap layanan agraria atau pertanahan.

Menyoal tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan penegakkan hukum di Papua Barat, Sombuk berharap kepolisian dan kejaksaan terus meningkatkan profesionalisme. Mereka harus menuntaskan perkara, terutama yang menjadi sorotan publik, dan terbuka dalam menerima kritikan.

“Indikator keberhasilan dua lembaga ini dilihat dari penuntasan perkara yang mereka ditangani. Jika ada kritikan masyarakat, itu bagian dari kepedulian mereka terhadap penegakkan hukum di Papua Barat,” jelas Sombuk. (*)

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us