Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – DPR Papua berencana mengundang berbagai pihak terkait untuk membahas konflik bersenjata yang belakangan ini terjadi belakang di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, mengatakan situasi keamanan di dua kabupaten itu dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan keresahan di masyarakat.
DPRP tidak ingin warga sipil terus menjadi korban dalam konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sana, yang menyatakan diri sebagai pejuang kemerdekaan Papua.
“Ya kami rencanakan seperti itu, mengundang forum komunikasi pimpinan daerah. Di antaranya Pangdam dan Kapolda untuk membicarakan bersama bagaimana menyelesaikan masalah di Puncak dan Intan Jaya,” kata Jhony Banua Rouw, Senin (1/3/2021).
Namun menurutnya, sebelum memutuskan mengundang para pihak terkait, terlebih dulu DPRP menunggu informasi dari anggota dewan yang melakukan reses ke daerah pemilihannya.
Anggota DPRP dari daerah pemilihan Puncak dan Intan Jaya, yang reses ke sana, diharapkan mendapat informasi dan data akurat berkaitan dengan kondisi terkini di wilayah tersebut.
“Setelah teman-teman kembali dari reses, kalau memang ada informasi yang akurat, kita akan undang [Fokopimda]. Kita ingin agar masyarakat sipil tidak terus menjadi korban. Itu yang penting bagi kami,” ujarnya.
Baca juga: Konflik Intan Jaya, OAP terusir dari kampung halaman
Katanya, konflik yang terjadi di Intan Jaya dan Puncak dalam beberapa waktu terakhir, menjadi salah satu pembahasan dalam hampir setiap rapat internal DPRP.
Beberapa anggota legislatif di lembaga itu menduga konflik bersenjata di Intan Jaya berkorelasi dengan keberadaan Blok Wabu, satu wilayah di Intan Jaya, yang memiliki potensi penambangan emas.
Akan tetapi menurutnya, itu baru dugaan sehingga butuh data akurat untuk memastikan dugaan tersebut.
“Kita kan belum tahu sejauh mana proses investasi di sana (Blok Wabu). Kalau memang kami mendapat data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan undang eksekutif menanyakan hal itu. Sebab pemerintah daerah yang menyetujui izinnya,” ucapnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
