Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komisi bidang anggaran dan aset daerah DPR Papua meminta inspektorat tegas terhadap kontraktor dan konsultan pengawas, yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan proyek infrastruktur di Papua.
Sekretaris Komisi III DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan ini menjadi salah satu masukan pihaknya kepada inspektorat dalam rapat kerja (raker), Rabu (31/3/2021).
Menurutnya, dalam rapat itu pihaknya menyampaikan kepada inspektorat temuan saat para anggota dewan reses ke daerah pemilihan mereka belum lama.
Misalnya, temuan ketua komisi III DPR Papua di Kampung Bonoi, Distrik Sawai, Kabupaten Mamberamo Raya. Di sana ada proyek perumahan sejak 2016-2017 belum rampung hingga kini.
“Kami minta supaya Inspektorat tegas kepada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan maupun konsultan pengawas. Kenapa pekerjaan itu tidak selesai sampai hari ini. Itu salah satu yang kami bahas dengan inspektorat,” kata Tan Wie Long usai rapat.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, selain dengan Inspektorat komisinya juga melakukan raker bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua.
Dalam raker dengan Bappenda, Komisi III DPR Papua kembali mengingatkan instansi itu agar dapat mengelolaa aset pemerintah daerah menjadi sumber Pendapat Asli Daerah atau PAD.
Salah satunya, aset tanah seluas 16 hektare di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura yang kini dikuasai warga.
“Bukan kita mengusir mereka, tapi coba manfaatkan kemitraan kerjasama itu. Supaya pemprov dapat PAD dan pemkot juga dapat income dari pajak,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy mengatakan, Pemprov Papua tidak bisa terus berharap anggaran dari pemerintah pusat. Mesti ada upaya lain mendapat tambahan PAD dengan memanfaatkan potensi aset.
“Kalau kita tidak ada upaya secara profesional mencari anggaran sendiri memanfaatkan potensi yang ada, sampai kapan kita terus berharap dana dari pusat. Kita mesti kreatif bagaimana meningkatkan dan mendatangkan PAD,” kata Benyamin Arisoy kepada Jubi pekan lalu.
Menurutnya, Pemprov Papua memiliki banyak punya aset, kendaraan, bangunan dan tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai penyumbang PAD.
Misalnya hotel Numbay yang ada di Kota Jayapura dan tanah di Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Kedua aset ini bisa menghasilkan PAD kalau dikelola secara baik. (*)
Editor: Edho Sinaga
