Papua No.1 News Portal | Jubi
PERTENTANGAN yang tidak berkesudahan terjadi antara Pemerintah Samoa dan denominasi Gereja Kristen Congregational Christian Church of Samoa (CCCS). Mereka berpolemik mengenai UU yang mewajibkan setiap pendeta membayar pajak atas alofa (persembahan).
Lebih dari tiga tahun setelah pemerintah Perdana Menteri Tuilaepa Sa’ilele Malielegaoi memberlakukan UU tersebut, perseteruan yang melibatkan denominasi gereja terbesar di negeri itu masih juga membara. Tidak ada pihak yang mau berkompromi, dan jika kita lihat dari posisi keduanya saat ini, sulit untuk melihat ada titik akhir dari perselisihan yang masih berlangsung ini.
Sementara itu, Konferensi Umum CCCS telah mencapai resolusinya dua tahun lalu untuk menentang undang-undang tersebut. Pada sisi lain, Pemerintah Samoa terus dengan gigih berupaya memastikan CCCS mematuhi peraturan perpajakan yang baru itu. Hal ini mengakibatkan para pendeta dari denominasi gereja dituntut dan dipersekusi di hadapan umum dalam perkara hukum yang masih diproses di pengadilan.
Namun, ada suatu perkembangan yang terjadi pada hari Minggu lalu (23/8/2020). Ketua Dewan Gereja-Gereja Nasional (National Council of Churches/NCC) Diaken Leaupepe Kasiano Leaupepe meminta para pendeta CCCS untuk menaati hukum dan membayar pajak mereka.
Tidak ada yang menduga NCC akan mengeluarkan pernyataan itu. Orang-orang pun hanya bisa bertanya-tanya apa yang mendorong NCC sehingga mengambil keputusan tersebut setelah sekian lama bungkam.
“Ini adalah permintaan kepada mereka agar mempertimbangkan untuk melunaskan kewajiban pajak. Itu sangat merisaukan untuk menyaksikan pendeta-pendeta Gereja kita yang terkasih berada di hadapan pengadilan dan kita berharap para pemimpin CCCS akan mendengarkan permintaan kami,” kata Leaupepe tentang surat yang telah dia kirimkan kepada para Penatua Gereja itu.
Dalam upaya mediasi perselisihan, Leaupepe mengatakan sekelompok pendeta dari gereja CCCS sudah membayar pajak dan senantiasa mengingatkan rekan-rekan mereka bahwa pemerintah memiliki kewenangan final dalam hal penegakan hukum. “Kami memohon agar CCCS mempertimbangkan kembali permintaan tersebut.”
Permohonan dari NCC ini tidak luput dari perhatian Menteri Bea Cukai dan Pendapatan Negara, Tialavea Tionisio Hunt. Dia juga berharap desakan dari NCC menjadi solusi atas persoalan tersebut.
Meskipun demikian, Menteri Hunt kembali sekali lagi menyampaikan peringatan kepada Gereja CCCS bahwa Pemerintah Samoa akan melanjutkan tuntutan terhadap para pendeta. Dia menekankan bahwa pada akhirnya hukum tetaplah hukum, yang harus dipatuhi.
Ancaman dan desakan pemerintah untuk menempuh jalur hukum tidak akan diterima tanpa perlawanan dari CCCS, yang sudah benar-benar siap melawan pemerintah di pengadilan. Dengan seruan dari Dewan Gereja-gereja Nasional itu, Sekretaris Jenderal CCCS Pendeta Vavatau Taufao menanggapi dengan sigap.
“Saya sepakat masalah itu tidak kelihatan pantas. Itu Justru sangat memalukan dan menyesakkan dada (karena harus) melihat pendeta-pendeta di hadapan pengadilan. Apakah kita akan melakukan kompromi atas keyakinan dan iman kita demi pandangan publik bahwa pendeta-pendeta maju di hadapan pengadilan itu memalukan?,” ” responsnya tentang pemerintah, yang berencana menyeret pendeta-pendeta ke pengadilan.
Itu merupakan bantahan yang cukup keras atas permintaan Leaupepe dan NCC, bukan? Sudah jelas bahwa CCCS, jika dilihat dari komentar Sekretaris Jenderal-nya, juga tidak mau mencapai sebuah kompromi.
Jika membahas opini tentang keyakinan dan iman di negara Kristen seperti Samoa, itu adalah debat yang tidak akan ada habisnya. Ini berarti permasalahan itu tidak akan dapat selesai dalam waktu dekat, dan tidak ada permintaan dari NCC, atau siapa pun dalam hal ini, yang akan mengubah apa-apa.
“Kita tidak dapat membatalkan apa yang disahkan selama Konferensi Umum tahun 2017, kecuali jika ada sebuah resolusi yang datang dari Gereja dalam pertemuan tahunannya. Keputusan ini tidak dibuat oleh komite tetua gereja CCCS. Itu merupakan keputusan bersama oleh gereja dalam Konferensi Umum dan tidak ada yang bisa mengubah resolusi itu. Mereka harus menunggu sampai Konferensi Umum tahun depan,” tegas Pendeta Vavatau.
Konferensi Umum CCCS berikutnya masih beberapa bulan lagi. Dengan demikian, banyak ketidakpastian dalam pembatasan perjalanan dan pertemuan publik akibat pandemi virus korona. Konferensi Umum CCCS mungkin tidak akan diadakan hingga tahun depan. Ini artinya, jika larangan perjalanan masih diteruskan sampai lima atau sepuluh tahun lagi, CCCS tetap tidak dapat mempertimbangkan kembali posisinya. Ini akan menjadi penantian yang sangat lama.
Sementara itu, kita juga tahu bahwa gereja Assembly of God (AOG) telah meminta Pemerintah Samoa untuk menangguhkan UU pajak tersebut sampai pengadilan mengambil putusan mengenai perkara antara pemerintah dan CCCS. Pendeta Faumuina Alofa pun menyurati pemerintah atas nama AOG untuk menyampaikan kekhawatiran mereka.
Dia beralasan bahwa tidak adil bagi semua pendeta gereja yang sudah membayar pajak jika pada akhirnya pengadilan memutuskan mendukung CCCS. “Jika ini terjadi, apakah pemerintah akan mengembalikan semua dana kepada pendeta yang sudah membayar pajak? “Oleh karena ini kita percaya putusan pengadilan atas perkara ini harus memberikan dasar hukum.”
Pandangan Pendeta Faumuina ini valid. Namun, ini hanya akan semakin mendorong pemerintah untuk meneruskan tuntutan hukum terhadap CCCS. Pemerintah tidak dapat menyangkal bahwa gereja-gereja lain sekarang mulai memprotes karena CCCS terus menentang Perdana Menteri Tuilaepa, pemerintah, dan hukum mereka. Apa yang akan terjadi setelah ini? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Oleh The Editorial Board, Samoa Observer
Editor : Aries Munandar
