Papua No.1 News Portal | Jubi
Oleh Dewan Editorial Samoa Observer
Masih harus ditunggu apakah perkembangan ini akan mengakhiri ketakpastian yang telah menyelubungi dunia politik Samoa selama lebih dari sebulan, tetapi putusan Mahkamah Agung, Senin (17/5/2021) ini, telah membawa Samoa ke era yang baru. Bagaimana kita menanggapi putusan itu juga akan menjadi momen yang penting dalam sejarah Samoa sebagai sebuah negara demokrasi.
Putusan Mahkamah Agung Samoa, yang Perdana Menteri sementara Tuilaepa Dr. Sailele Malielegaoi tegas akan ia gugat banding setidaknya satu putusan, dapat menyebabkan adanya perubahan pemerintah dalam jangka pendek, dan mungkin lebih permanen jika putusan MA ini terus ditegakkan dan gugatan hukum yang diajukan oleh Tuilaepa gagal.
Tetapi ada yang lebih penting daripada konsekuensi politik kedua putusan ini, and itu adalah bukti bahwa putusan dan proses hukum telah dihormati.
Putusan MA pada hari Senin ini membatalkan dua hal: penambahan satu kursi perwakilan perempuan di Parlemen dan pembatalan hasil pemilu 9 April lalu. Ini merupakan pernyataan yang sangat signifikan akan kuatnya demokrasi di Samoa.
Kemenangan partai pendatang baru, Faatuatua ile Atua Samoa ua Tasi (FAST) dengan suara mayoritas dalam pemilu pertama dipulihkan dan parlemen Samoa diperintahkan untuk memulai sidang perdana pada minggu depan, ini juga dapat memiliki konsekuensi politik yang besar – setidaknya untuk waktu jangka pendek.
Pada akhirnya, keunggulan FAST yang kuat dan tidak terduga pada pemilu bulan lalu yang menciptakan keadaan penuh ketakpastian yang lalu mengarah pada kasus di MA hari Senin ini.
Hasilnya bukan hanya kehebohan dalam politik nasional negara itu, tetapi juga membongkar cara pemerintah sebelumnya, di bawah Partai Perlindungan HAM (HRPP), yang selama puluhan tahun terakhir telah menekan begitu banyak lembaga-lembaga negara bagaikan gravitasi dan membentuknya.
Setelah sebuah partai berkuasa untuk satu generasi, prospek akan adanya hasil pemilu yang tipis bedanya, apalagi pergantian pemerintah, bagi banyak orang tampaknya tidak pernah tebersit dalam benak mereka. Hal itu ditunjukkan dengan ketakjelasan dalam penyusunan sebuah amandemen yang mengamanatkan peningkatan jumlah perwakilan perempuan di Parlemen.
Ketentuan ini lalu digunakan untuk menunjuk seorang Anggota Parlemen (MP) perempuan ke Parlemen, yang secara efektif membatalkan kemenangan tipis, hanya satu kursi, partai FAST atas HRPP.
MA Samoa memang telah memutuskan bahwa keputusan KPU itu tidak konstitusional pada hari Senin ini, tetapi sejak diumumkan akhir bulan lalu dengan tergesa-gesa, tampak jelas bahwa kebijakan KPU itu diambil karena alasan yang lain, bukan yang tertera dalam konstitusi.
Sudah beberapa tahun lamanya, keputusan-keputusan Kementerian dan Parlemen Samoa yang sangat dipertanyakan, mulai dari kurangnya transparansi dalam anggaran hingga melanggar peraturan dengan frontal, sama sekali tidak ditindaklanjuti ketika mereka berlawanan dengan kepentingan partai yang berkuasa.
Tetapi hasil pemilu yang mengejutkan ini menciptakan tekanan yang unik bagi kemandirian banyak lembaga yang membentuk demokrasi Samoa. Netralitas politik dari beberapa pihak telah dipertanyakan dari setiap sisi sejak hasil pemilu nasional yang mengejutkan itu, dan banyak yang merasa kurang puas. Dapat tetap tegas dalam menghadapi tekanan politik dan serangan terhadap legitimasinya telah menjadi kekuatan kami di Samoa.
MA tetap bergeming meski menerima berbagai penghinaan dan cercaan mengenai independensi-nya. Ini termasuk rumor-rumor kosong dan menjijikkan yang diedarkan oleh Tuilaepa dari HRPP bahwa sejumlah hakim yang tidak ia sebutkan namanya telah bertemu dengan lawan politiknya. Keputusan MA atas dua kasus yang berdampak besar bagi demokrasi negara ini terjadi sementara waktu terus berdetik dengan pemilu kedua dadakan yang, menurut rencana awal, dijadwalkan akan diadakan pada akhir minggu ini.
Untuk resistansi mereka yang teguh terhadap kekuasaan dan tekad mereka dalam menegakkan kesetiaan mereka pada aturan hukum, MA Samoa telah keluar dari krisis politik ini sebagai lembaga yang baik dalam sistem pemerintah Samoa.
Saat ini tergantung pada rakyat Samoa untuk juga menunjukkan rasa hormat seperti yang telah ditunjukkan MA kepada demokrasi Samoa dengan menerima putusannya. Puncak kesuksesan bangsa demokrasi manapun adalah peralihan kekuasaan dengan damai.
Tuilaepa sudah mengungkapkan bahwa dia dengan senang akan pindah ke sisi oposisi jika HRPP kalah dalam pemilu kedua pada tanggal 21 Mei yang diputuskan oleh Kepala Negara. Namun pertanyaannya sekarang adalah apakah dia juga akan menghormati putusan MA, dan ini masih belum diketahui; sejauh ini dia telah membuat pernyataan yang provokatif tentang keabsahan dari dua atau tiga hakim dalam memutuskan hasil sebuah pemilu nasional. Padahal, semua hakim ini telah memastikan bahwa keinginan rakyat, seperti yang ditunjukkan pada hasil pemilu 9 April lalu, itu ditegakkan.
Bagaimana mereka perilaku mereka di lantai parlemen minggu depan masih harus dilihat, tetapi dalam jangka pendek, tampaknya ini bukan pertanda baik bagi Tuilaepa dan HRPP.
Meskipun demikian, rencananya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Banding bukanlah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Tuilaepa untuk menyelamatkan masa depan politiknya, bahkan jika ia sedang mengalami sedikit kemunduran. Proses politik berliku-liku yang ditimbulkan oleh hasil pemilu bulan lalu belum berakhir. Dengan belasan petisi yang masih harus diselesaikan oleh pengadilan, komposisi keanggotaan parlemen Samoa mungkin akan terlihat sangat dari hasil pemilu kemarin.
Keputusan MA adalah sebuah kemunduran yang tidak pernah dialami Tuilaepa dan HRPP, bahkan jika itu akan berakhir dengan sekejap. Tuilaepa telah memerintah Samoa selama 22 tahun. Dia telah melakukan banyak hal yang patut dipuji; Samoa telah berkembang dengan pesat dalam perio itu. Dan untuk itu, dan berbagai hal-hal lainnya, dia pantas mendapatkan pujian.
Sekarang, apakah dia akan menerima putusan hari Senin ini dan putusan akhir pengadilan nantinya dengan terhormat, akan menjadi momen yang menentukan dalam warisannya sebagai Perdana Menteri, tetapi juga reputasi Samoa sendiri sebagai negara demokrasi. Selama ia menjabatan, dari organisasi olahraga hingga asosiasi fa’afafine dan segala institusi lainnya, hanya sedikit yang belum terimbas oleh pengaruhnya.
Baik permanen maupun tidak, warisan terakhir dari eranya sebagai pemimpin nasional di negara itu adalah bagaimana dia menanggapi kemunduran politik ini. Bagaimana dia melakukan hal ini, dan apakah dia akan merendahkan hatinya di hadapan supremasi hukum sementara ini semua terjadi akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada hasil pemilu manapun. (Samoa Observer)
Editor: Kristianto Galuwo
