Papua No.1 News Portal | Jubi
Buka, Jubi – Presiden Bougainville telah mengambil pendirian tegas terhadap Papua Nugini dalam diskusi terakhir terkait referendum kemerdekaan.
Selang pertemuan konsultatif bersama yang ketiga antara kedua pihak, Ishmael Toroama mengungkapkan bahwa Bougainville telah berpartisipasi sebaik yang mereka bisa dalam negosiasi ini.
Dia meminta kepada Perdana Menteri PNG, James Marape, yang ia sebut sebagai temannya, mengatakan “Saya memohon kepada Anda, sekarang saatnya untuk membiarkan orang-orang saya pergi.”
Dalam pidatonya, Toroama menyebutkan sejumlah faktor yang membedakan Bougainville dari daerah PNG lainnya.
Dia lalu menjelaskan tentang perjuangan Bougainville untuk merdeka pada tahun 1975 yang diabaikan, perbedaan dalam pigmen kulit, hubungannya dengan Kepulauan Solomon sejak dulu kala, kegagalan pemerintah pusat di Port Moresby untuk mengendalikan krisis yang disebabkan oleh Bougainville Copper Limited dan kejahatan pemerintah PNG terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran HAM, selama masa perang sipil disana.
Menurut presiden itu sistem pemerintah PNG tidak bisa dipercaya untuk membela dan melindungi warganya, dan dengan latar belakang seperti itu, kemerdekaan adalah satu-satunya pilihan bagi Bougainville.
Toroama menambahkan bahwa dia sekarang meminta Pemerintah PNG untuk membuat deklarasi yang tegas menyusul sejumlah konsultasi ini, bahwa mereka siap untuk memberikan kemerdekaan bagi Bougainville, dalam kerangka waktu yang sudah ditetapkan dalam negosiasi di Wabag awal tahun ini.
Setelah pertemuan itu, Bougainville sempat berbicara tentang jadwal yang akan mengarah pada kemerdekaan paling lambat pada 2027, namun Marape berkeras tidak ada upaya seperti itu yang dilakukan.
Marape laku mengingatkan kembali bahwa keputusan tentang kemerdekaan Bougainville akan diambil oleh parlemen PNG.
Pendirian Papua Nugini
PM Marape, diwawancara tepat sebelum konsultasi dimulai, mengatakan pemungutan suara internal parlemen tentang kemungkinan penyelesaian politik final Bougainville, seharusnya bisa dilakukan di Parlemen Nasional pada tahun 2025.
Dia menerangkan ia ingin konsultasi dan sosialisasi tentang Bougainville dilakukan di seluruh Papua Nugini sebelum ratifikasi akhir dapat diputuskan.
Menurut laporan NBC, Marape mengatakan bahwa meski ia menganggap Bougainville sebagai kasus khusus dalam perjuangannya untuk memutuskan hubungan politik dengan PNG, dia ingin seluruh negara itu juga dikonsultasikan. (RNZ Pacific)
Editor: Kristianto Galuwo
