Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dinas Olahraga dan Pemuda Papua memperkirakan biaya perawatan berbagai arena Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua akan mencapai Rp85 miliar per tahun. Arena atau venue yang bakal membutuhkan biaya perawatan termahal adalah Stadion Lukas Enembe dan arena akuatik.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Alex Kapisa di Jayapura, Senin (15/2/2021) kemarin. Menurutnya, biaya pemeliharaan senilai Rp85 miliar per tahun itu sudah meliputi biaya pemeliharaan semua arena PON yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semua arena PON yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua.
“Biaya pemeliharaan paling besar adalah untuk Stadion Lukas Enembe dan arena akuatik. Untuk itu, kami akan membuat perencanaan,” kata Kapisa.
Menurut Kapisa, ada 12 arena yang akan menjadi aset pemerintah daerah, sehingga biaya pemeliharaannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Arena itu antara lain Stadion Lukas Enembe, lapangan tenis di kompleks Kantor Wali Kota Jayapura, arena menembak Indoor/Outdoor, arena bisbol/sofbol, arena voli, dan Gedung Olahraga Futsal Mimika.
Baca juga: Delegasi Teknis Bisbol/Sofbal tinjau arena PON, arena belum lengkap
Kapisa menyatakan pihaknya sedang membuat kajian penggunaan arena pasca PON XX Papua, termasuk kemungkinan membuat kejuaraan di berbagai arena PON itu. “Paling tidak, setelah pelaksanaan PON kami punya kalender olahraga tetap [di] venue-venue yang sudah dibangun,” ujarnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) PON XX Papua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Papua), Kamasan Jack Komboy menilai pengeolaan arena yang sudah ada harus segera dituangkan dalam peraturan daerah, agar biaya pemeliharaan arena itu dapat dianggarkan setiap tahun. Komboy juga menilai penting untuk menyelenggarakan kejuaraan di berbagai arena yang sudah dibangun.
Komboy meminta Pemerintah Provinsi Papua bisa bekerjasama dengan swasta untuk membiayai perawatan berbagai arena itu. “Sekarang perannya pemerintah provinsi untuk membangun komunikasi dengan pihak swasta yang ada di Tanah Papua. Mereka bisa turut serta dalam melakukan perawatan venue yang sudah ada,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
