Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal Barisan Merah Putih atau BMP Provinsi Papua, Yonas Nusy mengatakan pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan 1 Mei sebagai Hari Persatuan Masyarakat Nusantara. Meskipun mengakui adanya kontroversi atas sejarah 1 Mei 1963, Nusy beralasan penetapan itu penting untuk memenangkan narasi bahwa 1 Mei 1963 adalah hari Papua bergabung Indonesia.
Nusy menyatakan pada 1 Mei 1963 United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA menyerahkan Irian Barat yang kini menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Pemerintah Indonesia. “Semoga pemerintah meresponsnya, karena 1 Mei merupakan hari dimana dunia internasional mengakui Papua bagian dari NKRI,” kata Nusy, Senin (29/4/2019).
Pada peringatan 1 Mei tahun ini, BMP Provinsi Papua dan Papua Barat akan melaksanakan Kirab Merah Putih di beberapa wilayah, termasuk di Kota Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Kepulauan Yapen. “Upacara itu akan kami beri nama Persatuan Masyarakat Nusantara. Kami ingin merangkul semua masyarakat nusantara bersatu sebagai bagian dari NKRI,” ucapnya.
Nusy mengakui, di antara masyarakat di Papua masih terdapat perbedaan pandangan terhadap sejarah Papua dan Indonesia. Di satu pihak, ada masyarakat yang menilai 1 Mei sebagai hari bergabungnya Papua dengan Indonesia. Di lain pihak, ada banyak pula masyarakat di Papua yang menilai 1 Mei sebagai hari aneksasi atau pencaplokan paksa Tanah Papua oleh Indonesia.
Nusy mengajak generasi muda Papua memahami bahwa 1 Mei adalah hari bergabungnya Papua dengan Indonesia, dan memikirkan pembangunan serta kemajuan daerah. “(1 Mei) bukan hari aneksasi seperti pandangan beberapa kelompok. Saya harap pada peringatan 1 Mei tahun ini tak ada aksi-aksi masyarakat yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum,” ujarnya.
Secara terpisah, ketua omisi bidang politik, hukum, hak asasi manusia Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Orgenes Wanimbo berharap aparat keamanan di Papua bersikap bijaksana jika ada kelompok masyarakat yang memperingati 1 Mei 2019 bukan sebagai hari Papua bergabung dengan Indonesia. “Kalau hanya masyarakat beribadah bersama, tidak mengganggu masyarakat lain, saya pikir aparat keamanan tidak perlu refresif,” kata Wanimbo. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
