Papua No.1 News Portal | Jubi
Enarotali, Jubi – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yan Permenas Mandenas menegaskan, soal pemekaran provinsi di Papua masih dipending karena saat ini sedang fokus dengan apa yang dialami oleh masyarakat asli Papua selama Otonomi Khusus (Otsus) berlangsung.
Hal itu dikatakan Yan Permenas Mandenas kepada wartawan usai dialog interaktif dengan tiga Kabupaten Meepago yakni Dogiyai, Deiyai dan Paniai dalam rangka meninjau percepatan pembangunan jaringan 4G dan operasi listrik 24 jam di aula kantor Bupati Paniai, Kamis (15/4/2021).
“Pemekaran kami masih pending dulu, ini kan masih tahapan pembahasan di Pansus Otsus. Saya sendiri Wakil Ketua Pansus Otsus masih mengawal Otsus, bagaimana bisa memediasi aspirasi masyarakat baik akar rumput maupun pemerintah yang aktif sehari-hari dalam pelayanan publik untuk bisa mengetahui substansi permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Yan Permenas Mandenas.
Jika revisi Otsus telah selesai kata anggota Fraksi Gerindra ini, baru pihaknya akan membicarakan soal pemekaran provinsi sehingga jangan sampai menimbulkan pro-kontra baru.
“Prinsipnya melalui pemekaran ini bisa mensejahterakan masyarakat asli Papua. Jadi kami memberikan waktu untuk penyamaan persepsi dulu antara masyarakat, pemerintah daerah dan semua stakeholder lalu kita bicara pemekaran provinsi,” ujarnya.
“Otsus juga demikian, sampai saat jni kita masih terus melakukan konsultasi dengan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Supaya kita bisa mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dan masyarakat yang berseberangan, sehingga kita bisa mencari titik temu untuk bisa menyelesaikan persoalan pascarevisi Otsus ke depan demi pembangunan Papua ke depan yang lebih baik,” kata Mandenas.
Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja Baptis West Papua, Dr. Pdt. Socratez Sofyan Yoman, ketika diwawancarai Jubi mengatakan, orang Asli Papua (OAP) dipaksa oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melanjutkan Otsus, dan ini merupakan bagian dari penindasan Indonesia terhadap OAP.
“Yang perlu kita pahami adalah sejarah watak kolonial, mereka (kolonial) tidak pernah mendengar keinginan atau suara dari rakyat yang diduduki dan ditindas. Kita harus tahu kolonial selalu memaksa, dengan sistem penjajahan yang selalu menindas dengan roh rasisme, dan penjajahan di dalam secara sistematis struktural kolonial. Dan itu yang dilakukan oleh kolonial Indonesia untuk mempertahankan atau melanjutkan Otsus di Papua,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
