Papua No.1 News Portal | Jubi
Enarotali, Jubi – Anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan, John NR Gobai, mengkritisi kinerja pimpinan di lembaga wakil rakyat Provinsi Papua tersebut. Pasalnya, selama ini unsur pimpinan terkesan mementingkan urusan pribadi ketimbang mengurus rakyat.
Selama ini, kata Gobai, yang juga Ketua Fraksi Otsus Papua di DPR Papua ini, para pimpinan tidak bersatu mencari solusi apa yang tengah terjadi di Tanah Papua ini.
“Saya minta kepada pimpinan DPR Papua harus mengubah cara kerjanya, kalau ada masalah itu harus dirapatkan, bukan dibiarkan. Tidak boleh bicara sendiri dan urus sendiri, itu tidak boleh,” ujar John NR Gobai, kepada Jubi melalui telepon selulernya, Senin (30/8/2021).
Ia mengatakan, tadi dirinya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua hanya seorang diri tanpa ada rekannya dari DPR Papua, guna melihat dari dekat massa aksi damai yang hendak menemui Kepala Kejati Papua terkait perizinan berobat terhadap Victor Yeimo, juru bicara KNPB Pusat.
Semestinya, kata Gobai, rakyat Papua harus melakukan demonstrasi di kantor DPR Papua sebagai tempat menyampaikan aspirasi bukan ke kantor Kejati Papua.
“Rakyat Papua itu harusnya datang ke kantor DPR Papua. DPR Papua yang panggil jaksa dan Kapolda Papua lalu suruh rakyat bertanya kepada yang bersangkutan. DPR Papua hanya fasilitator saja. Kantor DPRP itu rumahnya rakyat Papua. Masalah ini (kasus Victor Yeimo) sudah lama, harusnya pimpinan dewan itu mengundang semua anggota terutama komisi terkait lalu dibahas persoalannya. Ini harga diri DPR Papua,” katanya.
Ia berharap pimpinan DPR Papua segera memperbaiki internal dalam rangka melayani aspirasi rakyat Papua.
“Kantor DPRP ini rumah rakyat, rakyat datang bertanya, bukan rakyat pergi bertanya ke kantor Kejati Papua. Harus jadikan kantor DPR Papua sebagai tempat untuk rakyat bisa nyaman, jangan buat takut rakyat untuk datang bertanya,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi Gabungan II DPR Papua, Alfred Fredy Anouw bahwa keberadaan pihaknya di parlemen rakyat Papua seperti tanpa orang tua yang mampu mengakomodir kepentingan rakyat.
“Memang selama ini empat unsur pimpinan terkesan mementingkan urusan pribadi ketimbang mengurus rakyat. Tapi wakil ketua I masih bisa bela kepentingan rakyat,” kata Anouw. (*)
Editor: Kristianto Galuwo