Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang kesehatan DPR Papua, Namantus Gwijangge mengingatkan pemerintah kabupaten atau Pemkab Nduga, tak abai terhadap ribuan warganya yang berada di berbagai lokasi pengungsian pada sejumlah kabupaten.
Namantus Gwijangge yang berasal dari daerah pemilihan Nduga, Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah itu mengatakan yang terdata beberapa waktu lalu, pengungsi Nduga di berbagai lokasi pengungsian sebanyak 45 ribu.
Katanya, jumlah ini kemungkinan bertambah karena pengungsian dari berbagai kampung di Kabupaten Nduga masih terus terjadi hingga kini.
Akan tetapi, warga pengungsi di sejumlah daerah mengalami berbagai kendala, termasuk memperolah layanan kesehatan yang memadai. Misalnya saja di Jayawijaya, pengungsi di sana enggan berobat ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki biaya.
Mereka tidak mendapat layanan kesehatan gratis sebab belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesetahan. Pengungsi di sana juga tidak memiliki kartu identitas kependudukan sebagai warga setempat.
“Kondisi hari ini mereka kan pengungsi, jadi mungkin kebijaksanaan saja untuk dilayani. Akan tetapi kalau memang ini berkaitan dengan syarat administrasi dan pertanggung jawaban anggaran pemerintah daerah di mana pengungsi kini berada, Pemkab Nduga mesti segera mencari solusi,” kata Namantus Gwijangge, Jumat (22/1/2021).
Menurutnya, Pemkab Nduga mesti segera mengambil langkah agar pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Jayawijaya mendapat layanan kesehatan memadai secara gratis.
Katanya, kini berbagai pihak berupaya mendorong penyelesaian masalah pengungsi Nduga. Akan tetapi Pemkab Nduga mestinya berada pada posisi terdepan memperhatikan kondisi pengungsi. Bagaimanapun ribuan pengungsi itu merupakan warga Nduga.
“Kini masa masa pembahasan APBD di Kabupaten Nduga. Saya minta Pemkab Nduga segera mengambil tindakan menangani masalah layanan kesehatan warga pengungsi. Segera berkomunikasi dengan Pemkab Jayawijaya. Itu paling penting,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya, dr. Willy E. Mambieuw menyarankan Pemkab Nduga membuat Memorandum of Understanding (MoU), atau kesepakatan kerjasama dengan Pemkab Jayawijaya.
Katanya, dengan begitu warga Nduga atau pengungsi Nduga di sana yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai warga Jayawijaya, mendapat layanan kesehatan gratis ketika berobat ke fasilitas layanan kesehatan setempat.
Menurutnya, selama ini warga dari daerah lain termasuk Nduga, yang tidak beridentitas Jayawijaya tak mendapat layanan kesehatan gratis di rumah sakit jika karena ada syarat administrasi yang mesti dipenuhi.
Misalnya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, atau tidak ada rekomendasi dari fasilitas kesehatan tingkat bawah di daerah asal.
“Bukannya menggurui teman teman di Pemkab Nduga. Saran saya, kalau Pemkab Nduga mau supaya warganya di Jayawijaya yang tidak beridentitas Jayawijaya, bisa mendapat layanan kesehatan gratis di rumah sakit, sebaiknya buat MoU dengan Pemkab Jayawijaya, supaya ada payung hukumnya,” kata dr. Willy E. Mambieuw, Kamis (21/1/2021).
Katanya, kerjasama antara pemerintah daerah seperti itu telah dilakukan Pemkab Jayawijaya dengan Pemkab Lanny Jaya.
Warga Lanny Jaya di sana yang tidak memiliki identitas Jayawijaya, tetap mendapat layanan kesehatan gratis karena biaya mereka ditanggung Pemkab Lanny Jaya lewat program Lanny Jaya Sehat.
Ia berharap, Pemkab Nduga melihat masalah ini karena Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak dapat berbuat banyak. Sebab ini berkaitan dengan alokasi anggaran, pamanfaatan dan pertanggung jawabannya.
“Bukannya kami tidak mau membantu pengungsi Nduga. Kalau kami mau biayai warga yang tidak beridentitas Jayawijaya, anggarannya dari mana? Nanti terjadi defisit anggaran dan menjadi temuan,” ucapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
