Pemkab Nabire diminta segera pulangkan warga tak berKTP Nabire

Petugas satgas Covid-19 di kilo meter 100 distrik Siriwo, Nabire sedang deteksi suhu tubuh – Jubi/Abeth You

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Deiyai, Jubi – Sekretaris fraksi Membangun Papua DPR Papua, Alfred Freddy Anouw mengaku menyesal atas tindakan kurang tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam pembatasan sejumlah kendaraan yang keluar masuk dari Wasior, Provinsi Papua Barat ke Nabire, Provinsi Papua.

Read More

Menurut Anouw sampai sejauh ini, lalulintas roda dua maupun roda empat masih ramai dan lancar.

“Sehingga saya mengimbau dan meminta kepada Pemda dan Polres Nabire, agar kendaraan yang berplat Papua Barat dihentikan atau ditangkap saja yang sedang beroperasi di Nabire,” ujarnya kepada Jubi, Minggu, (19/4/2020).

Karena menurutnya, di Papua Barat telah diketahui bahwa belum diberlakukan lockdown dan sedang marak dengan orang-orang yang terinfeksi Covid-19.

“Maka dengan tegas saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nabire maupun Pemprov Papua agar segera pulangkan orang-orang di Nabire dan Papua yang tidak memiliki KTP Nabire maupun Papua ,” ujarnya dia.

Sebelumnya, Kamis, (16/4/2020) para Bupati se Meepago telah sepakat agar penutupan sementara akses jalan darat dari Kabupaten Bintuni, Papua Barat ke Nabire selama dua pekan ke depan.

Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa selaku Bupati Dogiyai mengatakan, pihaknya sepakat dengan upaya pencegahan Covid-19 melalui jalan darat Wasior ke Nabire.
Jangan sampai wabah itu menyebar ke Nabire dan ke pedalaman. “Oleh karena jalan raya dan jembatan dari Wasior ke Nabire harus diputus total,” ujarnya. (*)

Editor; Syam Terrajana

Related posts